Sejarah Pendidikan di Indonesia di Zaman Kolonialisme

Perkembangan pendidikan pada masa Hindia Belanda, tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Perubahan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negara Belanda sendiri. Tekanan dari partai demokrat yang didalamnya ada Van Deventer yang aktif mencetuskan hutang budi. Sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Banyak kritikan yang dilakukan oleh para tokoh di Negeri Belanda dan tokoh humanis Belanda di Indonesia yang menyatakan l satu abad lebih kekayaan dan keuntungan mestinya menjadi milik rakyat Indonesia telah diambil alih Pemerintahan Belanda .

Max Havelaar karangan Douwes Dekker atau Multatuli menentang praktek tanam paksa
di daerah Lebak, Baron van Hoevel mengkritik penyelewengan tanam paksa.
Theodore van Deventer menuntut penghapusan tanam paksa.
Dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi tahun 1901 :[edukasi, irigasi, transmigrasi] . Pada tahun 1905 di Negera Belanda dilangsungkan pemilihan umum , dan ternyata Van Deventer terpilih menjadi anggota parlemen dari partai demokrat radikal. Van Deventer mempunyai gagasan yang dikenal dengan Tri Logi Van Devente yang didalamnya terdiri dari emigrasi , irigasi dan edukasi. Politik yang diperjuangkan dalam rangka mengadakan desentralisasi , kesejahteraan rakyat dan efisiensi yang kemudian dikenal dengan politik etis. Kritik dan saran yang dilakukan oleh Van Deventer mendapat tanggapan positif oleh pemerintahan Belanda. Dalam pidatonya Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 mengemukakan gagasan pembaharuan politik yang diberi judul Etische Richting (Haluan Etika) yang lebih dikenal dengan politik etis dimana adanya kewajiban bagi pemerintahan Belanda untuk memperbaiki kesejahteraan dan kedudukan orang pribumi.

Ada usaha menindaklanjuti pidato Ratu Wilhelmina terhadap kebijakan di Indonesia yaitu :

· Pembentukan panitia kemunduran kesejahteraan untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran

· Menghidupkan kembali perusahaan pribumi

· Diadakan pinjaman tak berbunga 30 juta gulden dan pemberian berbagai hadiah 40 juta gulden

· Penyelidikan mengenai keadaan ekonomi yang tercantum dalam laporan Van Deventer ( Marwati D.P , 1984 )

Sebagai dampak dari semua kebijakan tersebut , ada kemajuan dan perubahan

antara lain :

• Desentralisasi


• Perubahan pemerintahan


• Perbaikan kesejahteraan rakyat , emigrasi


• Perbaikan peternakan dan pertanian


• Pembangunan irigasi dan lalu lintas

Untuk mendukung politik etis , pemerintah Belanda mencanangkan Politik Asosiasi dengan semboyan unifikasi , politik ini berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara Belanda dan Pribumi. Dalam politik ini terjadi pembelandaan rakyat Indonesia namum usaha yang dilakukan tidak membawa hasil.

Dibidang kesehatan pemerintah melaksanakan pemberantasan penyakit menular seperti pes, cacar , kolera dan malaria sehingga dapat menunrunkan angka kematian . Pemerintah Hindia belanda juga melaksanakan program emigrasi yakni perpindahan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa terutama Sumatera. Program ini tidak banyak menolong rakyat, Belanda bukan mensejahterakan rakyat tetapi lebih banyak memindahkan kesengsaraan.

Dalam bidang pendidikan tujuan semula Belanda yakni untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dan gaji yang murah. Untuk itu Belanda mendirikan skolah-sekolah untuk rakyat pribumi. Sehingga munculnya sistem pendidikan tidak terlepas dari politik etis. Politik etis adanya perhatian terhadap perkembangan pendidikan mengingat salah satu dari Tri Logi Van Deventer secara nyata disebutkan mengenai edukasi (pendidikan )

Munculnya pendidikan pada waktu itu tidak semata-mata untuk mencerdaskan bangsa Indonesia , tetapi lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi Belanda. Sistem pendidikan Belanda memberlakukan perbedaan warna kulit (color line devision) dan merupakan hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan Belanda mengembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat ( Eropa, Timur Asing Tionghoa ) dan Bumi Putra (kelompok bangsawan kaum priyayi dan rakyat jelata).

Sitem pendidikan Belanda terdiri dari beberapa struktur antara lain :

• Pendidikan Dasar diantaranya : ELS (Europese Lagerschool) untuk bangsa Eropa, HBS (Holandsch Chineeschool) untuk orang Tionghoa , HIS (Holandsch Inlandshool) untuk bangsa Indonesia kaum bangsawan , sedangkan golongan bawah disediakan Sekolah Kelas Dua


• Pendidikan Tingkat Menengah diantaranya , HBS (Hogere Burger School) , MULO ( Meer Uitegbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middelbarea Aschool) dan sekolah kejuruan /keguruan ( Kweek School) , Normaal School.


• Pendidikan Tinggi , diantaranya , Sekolah Tehnik Tinggi (Koninklijk Institut voor Hoger Technisch Ondewijs in Nederlandsch Indie) , Sekolah Tinggi hukum (Rechschool)Sekolah Tinggi Kedokteran antara lain Sekolah Dokter Jawa, STOVIA, NIAS dan GHS ( Genneskundige Hogeschool ).

Dalam perkembangannya Sekolah Dokter Jawa lahir sejak 2 Januari 1849 , kemudian diubah namanya tahun 1875 menjadi Ahli Kesehatan Bumi putra (Inlandsch Geneeskundige), tahun 1902 diberi nama STOVIA (Shool tot Opleiding van Indische Artsen) dan tahun 1913 diubah menjadi NIAS ( Nederlandsch Indische Artsenschool) . Peranan lulusan sekolah kedokteran ini sangat penting bagi lahirnya pergerakan nasional. Kehadiran mereka menjadi pelopor dalam pergerakan nasional dengan mendirikan organisasi seperti Studie Found maupun Budi Utomo. Kita mengenal nama-nama tokohnya seperti dr Wahidin Sudirohusodo dan dr Soetomo.

Pendidikan menimbulkan golongan cendekiawan/pelajar . Pendidikan dianggap menaikkan status sosial anak